ANTIKLIMAKS PILPRES 2014

"ANTIKLIMAKS PILPRES 2014"

Muhammad Fadhly Thahir

                JOKOWI JK Menang. Pendukung Jokowi jangan senang dulu. Pendukung Prabowo jangan kecil hati.

                KPU telah mengetuk palu keputusan hasil Real Count Pilpres 2014. Hasilnya sudah kita ketahui bersama. Jokowi JK ditetapkan sebagai Presiden RI ke 7. Sampai disini kita pasti berada dalam persimpangan kenyataan. Kenyataan antara realitas pelaksanaan pilpres di lapangan dengan hasil yang telah ada. Disatu sisi kita telah dihadapkan pada realita banyaknya cacat yang kita dapatkan dalam proses pelaksanaan pemilu dan di sisi lain kita dihadapkan pada presiden terpilih yang terpilih melalui proses yang tak demokratis dan terhormat. Yaa,,saya dengan tegas mengatakan seperti itu. Presiden terpilih pada momen kali ini tidak melalui proses yang menunjukkan esensi demokratis yang menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan. Pendukung Jokowi silahkan bereaksi namun jangan sampai buta mata dan hati melihat realitas yang ada. Mari kita telaah bersama-sama.

                Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada beberapa pihak yang telah turut andil dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Pertama,saya mengucapkan selamat kepada KPU selaku institusi yang diberi amanah dalam melaksanakan Pemilu di negeri ini. Dimana mereka telah melaksanakan tugasnya dengan catatan “kecacatan” impressif. Kedua, saya mengucapkan selamat kepada para Jokowers yang telah bekerja siang malam, 24 jam tak kenal lelah dalam menebar fitnah, kampanye hitam yang dilakukan secara terbuka dan massif serta telah melakukan pembodohan dan pembohongan publik sehingga capres usungan mereka bisa menang. Great..!!! Ketiga, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pengkhianat bangsa, para pimpinan parpol pengusung pasangan no urut 2 yang telah menikam bangsanya sendiri melalui konspirasi terstruktur guna meraih jabatan dan kekuasaan serta menafikan harga diri dan masa depan bangsa. Keempat, saya mengucapkan selamat kepada Amerika dan China yang telah sukses menjalankan rekayasa politik internasional demi kepentingan bisnis dan peradaban mereka sehingga telah terpilih presiden “boneka” sesuai misi utama mereka di negeri ini. Kelima, saya mengucapkan selamat sekaligus rasa prihatin yang mendalam kepada masyarakat Indonesia yang telah menjadi korban pembohongan opini media sehingga memilih capres boneka hingga menjadi bagian dari terpilihnya presiden tak kapabel. Keenam, saya mengucapkan selamat serta rasa bangga yang mendalam kepada para pendukung capres no urut 1 yang telah menjadi pemilih cerdas yang menggunakan akal, hati nurani serta daya analisis yang baik terhadap calon pemimpin negeri. Mereka telah menjadi bagian dari pilar2 peradaban agung yang terbangun dari budaya masyarakat yang kritis dan berani serta tak mudah termakan oleh isu dan berita yang tak jelas juntrungannya serta yang paling utama telah menjadi bagian dari generasi penyelamat bangsa. Well Done..!!!

                Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwasanya akan senantiasa ada perang antara kebaikan dan kejahatan. Takdir Allah pun telah menggariskan itu bahwasanya memang dalam proses berjalannya kehidupan manusia senantisa ada perang antara yang haq dan yang bathil. Masa lalu kerajaan dan negeri terbentuk melalui proses pertemuan keduanya. Ekspansi kekuasaan pun tak pelak merasakan hal yang sama. Tabiat manusia tuk meraih kepuasaan maksimal seakan telah membutakan mata hati dan pikiran mereka untuk hasrat duniawi tak berkecukupan. Maka jangan heran jikalau perpecahan banyak terjadi karena kekuasaan. Kisah-kisah kerajaan masa lalu di negeri ini, kisah peradaban Yunani, Romawi, Persia dan lainnya, kisah negara-negara di awal revolusi industri hingga modern tak luput dari fenomena ini. Maka jangan pula heran jika sampai pada hari ini praktik penghalalan segala cara demi meraih tampuk kekuasaan masih menghiasi panggung realitas proses berkebangsaan kita. Banyak yang dengannya itu rela mengorbankan harga diri bangsanya sendiri, menjual bangsanya ke orang asing, berkomplot membangun makar jahat hingga melegalisasi segala cara.

                Panggung politik negeri tahun ini tepatnya pada momen pilpres adalah sebuah contoh sekaligus pembelajaran untuk kita semua tentang arti penting memaknai demokrasi yang bermartabat. Kita kesampingkan dulu ego pribadi kita terhadap dua pasang calon. Kita kedepankan dulu daya nalar serta nurani kita dalam menilai realita yang terjadi. Ini penting agar supaya kita jernih berpikir tanpa dipengaruhi oleh tendensi berlebih pada apa yang kita pilih.

                Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu artinya rakyat yang berhak menentukan masa depan mereka, menentukan pilihan mereka, rakyat yang memiliki hak utama, rakyat yang berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah melalui pemilihan. Pemilihan langsung rakyat terhadap pemimpin mereka sendiri. Selanjutnya, esensi dari pemilihan itu haruslah berdiri di atas landasan prinsip keadilan, kejujuran dan bersih. NIlai-nilai inilah yang kita sebut sebagai nilai-nilai demokratis. Ok, sampai disini semoga kita sudah berada dalam sebuah kesepahaman bersama tentang maknawi demokrasi. Kita berlanjut pada relasi antara demokrasi dan realita pilpres kita hari ini.

                Setiap warga negara hanya memiliki satu hak pilih dan itu telah diatur dalam UU Pemilu. Tak boleh ada warga negara yang memiliki hak pilih dua kali. Jikalau ada warga negara yang memilih lebih dari satu kali dalam sebuah momen pemilu apa itu berlandaskan asas kejujuran? Pelaksana pemilu di tingkat paling bawah ada di tangan petugas KPPS. Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh petugas KPPS adalah prinsip netralitas. Tak boleh ada tindakan/ upaya untuk mengatur segala sesuatunya sehingga calon yang ia pilih bisa menang. Jikalau ada petugas KPPS yang melakukan pengaturan terhadap rekayasa pemilih di tempat ia bertugas guna memenangkan calon yang ia jagokan, apakah itu menjunjung prinsip netralitas dan nilai demokratis? Dalam Undang-Undang Pemilu telah diatur bahwa warga negara yang tidak sempat memilih di TPS asal, boleh memilih di TPS tempat domisili skrg dengan memakai form A5 dan bahkan bisa memakai KTP dengan ketentuan pemilih itu memilih di TPS di daerah domisili tempat ia tinggal bukan di daerah lain yang jauh dari tempat tinggalnya. Nah, jikalau ada seseorang yang tidak sempat pulang kampung sehingga menggunakan hak pilihnya di daerah rantau. Ambil contoh di daerah rantau ia bertempat tinggal di Bandung yang seharusnya ia memilih di tempat domisilinya namun ia pergi memilih dengan modal KTP tadi di daerah Jakarta. Salah atau tidak? Sah atau tidak? Melanggar UU atau tidak? Jawabnya salah, tidak sah dan melanggar UU. Jikalau ada daerah yang selama ini tidak pernah melaksanakan pemilu (di Papua ada 14 kabupaten) sejak negeri ini beralih konsep menjadi negeri demokrasi sampai hari ini tidak juga terdaftar di KPU,namun tiba-tiba ada hasil pemilu dari sana, lalu siapa yang mencoblos? Mayat, orok, atau hantu? Wahh..luar biasa yaa. Mengerikan, ada proses pemilihan dimana kertas suara melayang-layang, dilipat lalu masuk ke kotak suara tapi semuanya tak terlihat. Ini jujur atau tidak? Demokratis atau tidak? Ada pejabat yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di daerah berbeda dengan alasan pindah domisili padahal ia sudah mencoblos di TPS tempat ia tinggal, apakah itu jujur atau tidak? BAWASLU selaku institusi yang punya mandat melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya pemilu memiliki hak untuk menilai dan merekomendasikan dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) jika memang mereka menemukan adanya indikasi kecurangan sesuai yang diatur dalam UU Pemilu. Nah, jikalau BAWASLU sudah merekomendasikan ke KPU untuk mengadakan PSU di 5.802 TPS di DKI Jakarta namun tidak dilaksanakan, apa itu adil atau tidak? Apa itu demokratis atau tidak? Itu belum terhitung rekomendasi BAWASLU untuk 6 kabupaten di Jatim, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan banyak derah lainnya. OK, semoga sampai disini bisa jelas.

                Apa yang telah saya paparkan diatas adalah fakta realita kondisi lapangan dalam pilpres kita kali ini. Dimana kali ini KPU selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu  tidak melakukan tugasnya dengan baik yang mampu menjadi representasi pelaksanaan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Hadirnya 300.000 pemilih siluman di DKI Jakarta adalah salah satu bukti konkret KPU lalai dalam melakukan tugasnya, tak taat hukum karena telah mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh BAWASLU yang secara hukum ini bisa dipidanakan. Penghalalan segala cara yang dilakukan oleh timses pasangan no urut 2 dalam memenangkan pemilu telah mencederai prinsip pemilu yang jujur, bersih dan adil. Ketidaktaatan KPU, rekayasa form C1, penggandaan pemilih, dan semua tindakan yang mengarah pada penghalalan segala cara untuk menang sesungguhnya secara jelas dan terbuka telah mencederai nilai-nilai demokratis yang sama-sama ingin kita wujudkan. Bukankah pasangan no urut 1 dan 2 sama-sama menempuh jalur demokrasi untuk menuju RI 1? Seharusnya keduanya menjunjung tinggi asas-asas demokrasi. Jika kenyataannya seperti ini, jelas menjadi sebuah pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya berlaku jujur siapa yang tidak? Siapa yang siap menang siap kalah dengan cara demokratis dan bermartabat siapa yang tidak? Siapa Pandawa dan siapa Kurawa? Siapa yang Jujur siapa yang tidak? Masihkah kita menutup mata hati dan pikiran kita? Layakkah kita berpesta diatas pembohongan rakyat oleh para politisi gila jabatan dan kepentingan? Layakkah kita mengelu-elukan presiden yang terpilih dari hasil membohongi dan membodohi rakyatnya sendiri? Jawab. Jawab itu wahai warga negeri terkhusus para Jokowers sejati yang mengidolakan capres boneka. SKAK MAT…!!!

                Setelah ini, saya sebelumnya sudah berkata pendukung Jokowi jangan senang dulu dan pendukung Prabowo jangan kecil hati dulu. Kecurangan dan kecacatan hukum dari proses pilpres kita kali menjadi alasan Prabowo Hatta menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini saya tegaskan bukan karena Pak Prabowo dan semua komponen Koalisi Merah Putih tak punya jiwa ksatria menerima kekalahan. Namun disini yang ada adalah sebuah langkah ksatria dalam menegakkan kebenaran, menghargai konstitusi yang telah disepakati, memperjuangkan mandat suara rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Camkan itu Jokowers. Sekali lagi simak baik-baik medan perang politik nantinya. Dengan bukti-bukti yang shahih dan jelas serta dukungan data yang komplit tim hukum Prabowo Hatta akan memberi warna tersendiri di MK nanti. Kita akan melihat kekuatan argument dua tim hukum pasangan. Hasilnya pun bisa beragam. Pembatalan keputusan KPU yang mengesahkan Jokowi JK sebagai presiden terpilih, pemilihan suara ulang di seluruh Indonesia, pemilihan suara ulang di semua daerah dan TPS berdasar rekomendasi BAWASLU serta berbagai kemungkinan yang bisa terjadi tergantung kekuatan argument dan hasil olah data di MK. Yang jelasnya Jokowi JK belum aman 100%. Don’t be happy too much later you can cry eyes out…!!! So, Pendukung Salam Satu Jiwa jangan patah arang dulu. OK.

                Meskipun pada akhirnya MK tetap memutuskan Jokowi JK menang, ini belum berakhir sampai disini. Jangan senang dulu. Tantangan selanjutnya adalah proses berjalannya pemerintahan. Pemerintahan baru haruslah menerima legitimasi kuat dari rakyat. Dengan peroleh suara asli hanya 48% jikalau tidak dimanipulasi oleh para hacker dari China dan Korea sehingga berbalik unggul menjadi 53%, Jokowi JK tidak akan mampu membangun pemerintahan yang kuat. Dimana-mana akan lahir ketidakpuasan dan riak penolakan karena kapasitas presiden terpilih yang memang dibawah standar. Lihat saja nanti. Negeri ini dipimpin tanpa arah yang jelas layaknya nasib DKI Jakarta yang permasalahannya tak pecah-pecah hingga kini dengan arah pembangunan yang tak jelas.

                Sampai disini selesai? Belum. Saat proses pemilu masih berjalan Koalisi Merah Putih telah membuat kesepakatan hitam di atas putih dan atas dasar kesadaran ingin menyelamatkan negeri menyatakan koalisi ini permanen hingga proses pilpres usai dan roda pemerintahan mulai berjalan. Ingat, dalam system presidensial yang kita anut seorang presiden tidak ada artinya tanpa dukungan legitimasi dari parlemen. Segala kebijakan presiden tidak akan terealisasi tanpa persetujuan DPR RI. Lalu apa hubungan antara presiden terpilih nanti dengan parlemen? Jelasnya gini, kita lihat dari partai pendukung kedua pasangan. Prabowo Hatta didukung 7 partai; Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PBB. Jokowi JK didukung 5 partai; PDIP, Hanura, PKB, Nasdem dan PKPI. Sekarang mari kita lihat rataan pembagian kursi di DPR RI untuk semua partai pasangan calon. Prabowo Hatta; Gerindra 73 kursi, Golkar 91 kursi, Demokrat 61 kursi, PKS 40 kursi, PAN 49 kursi, PPP 39 kursi, total 353 kursi. Jokowi JK; PDIP 109 kursi, Nasdem 35 kursi, PKB 47 kursi, Hanura 16 kursi, total 207 kursi. Nah, Jika ada kebijakan yang akan dikeluarkan maka kebijakan itu baru bisa sah ketika mendapat legitimasi atau persetujuan dari parlemen. Dalam alam berdemokrasi kita, jika musyawarah mufakat mengalami deadlock atau tidak tercapai kata sepakat maka otomatis voting akan menjadi pilihan akhir. Dengan penguasaan mayoritas  di parlemen dengan jumlah 353 kursi otomatis koalisi merah putih menang dalam voting. 353 melawan 207. So, meski nantinya Jokowi dan partai pendukungnya mau melegalkan Syiah di Indonesia (misalnya) namun Koalisi Merah Putih bersatu menolak. Maka itu tidak akan pernah terwujud. You See.

                Pada intinya pemerintahan baru nanti akan kuat jika mendapat legitimasi dari rakyat dengan suara mayoritas asli bukan kamuflase. Selain itu mendapat dukungan penuh dari parlemen. Jika Prabowo Hatta nantinya dinyatakan menang di MK maka insya Allah pemerintahan baru akan kuat karena mendapat dukungan dari mayoritas warga negeri yang asli serta dukungan kekuatan koalisi di parlemen. Sebaliknya jika memang Jokowi JK tetap menang maka bersiap-siaplah untuk tak langgeng hingga 5 tahun. Imbas dari tidak kuatnya legitimasi rakyat dan parlemen dalam mendukung pemerintahan. Riak penolakan dan kekecewaan akan menggema di seantero negeri. Saat itu saya berharap orang-orang yang hari ini sangat mengidolakan capres boneka akan tersadar dan mampu melihat kualitas sebenarnya dari seorang capres idola mereka. Semoga kalian segera tersadar sebelum disadarkan kondisi yang berakibat penyesalan di kemudian hari karena telah  menjadi bagian dari pendukung konspirasi internasional dan makar jahat untuk negeri tercinta ini.

                Dalam hal ini saya senantiasa mengingat perkataan Founding Father negeri ini, Soekarno. Beliau berkata “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah..Perjuanganmu akan lebih sulit  karena melawan bangsamu sendiri”. Jelas. Sebuah penyataan penuh makna dari seorang negarawan hebat negeri ini. Memang tepat apa yang dikatakan Bung Karno jika melihat realitas hari ini. Hari ini kita dikhianati oleh saudara sebangsa dan setanah air kita sendiri. Harga diri bangsa ini dijual demi kepentingan pribadi dan golongan. Negeri dijual murah ke korporator asing demi pribadi dan golongan. Di satu sisi kami berdiri dengan semangat optimisme ingin menyelamatkan negeri ini, ingin berdiri diatas kaki sendiri namun disisi lain kami dihempaskan jatuh oleh mereka yang ingin menghancurkan negeri ini dengan topeng menjaga persatuan bangsa.

                Akhirnya,mari kita bersama-sama menanti episode selanjutnya dari panggung politik negeri ini pasca penetapan hasil rekapitulasi nasional KPU yang “cacat” kemarin. Kita tunggu episode menarik selanjutnya yang akan membuat kita penasaran. Ingat selalu bahwa hukum karma akan menimpa siapapun yang meraih sesuatunya dengan kecurangan dan kejahatan. Becik Ketiti Olo Ketoro. Pada akhirnya kebaikan nantinya akan mengisahkan kisahnya. Selalu ada hikmah dibalik peristiwa. Pada intinya kepada semua warga negeri yang telah memilih Prabowo Hatta saya ucapkan selamat. Anda adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan untuk perubahan besar negeri ini. Meski di prosesnya kita dicurangi yakinlah akan ada cahaya terang dibalik kegelapan. Yakinlah kita akan bersatu melawan setiap penindasan dan ketidakadilan. Jangan pernah takut berkata yang benar meski itu mengantar diri kita pada kematian agung. Yo’ure The Real Fighters…!!! Karenanya pula maka sejak bapak Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan sikapnya 22 Juli kemarin, Koalisi Merah Putih berganti nama menjadi “Koalisi Perjuangan Merah Putih Untuk Keadilan”. Keep The Spirit Brothers…!!!